Siap Siaga Adakan Konsultasi Publik Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Kegiatan ini sebagai upaya mensinergikan peraturan perundangan terkait kebijakan penanganan kedaruratan bencana, dan pelaksanaan operasi kedaruratan multi ancaman bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur, yang memiliki kaitan dengan bencana.
“Mengingat Provinsi Jawa Timur ada sekitar 14 jenis potensi bencana, sehingga dianggap perlu segera membuat dokumen RPKB. Untuk itulah peserta konsultasi publik diharapkan mencermati draft RPKB yang akan disahkan Gubernur,” ujarnya.
Masih menurut Gatot, dalam RPKB harus jelas memuat siapa mengerjakan apa dimana dengan siapa? Semua unsur pentahelix harus terlibat dan ada di dalam dokumen, terkait dengan ketersediaan personil dan sarana prasarana yang dapat digerakkan saat terjadi bencana. Juga memastikan semua pihak yang berpotensi menjadi korban mendapat layanan. Termasuk kelompok disabilitas serta kaum marginal (GEDSI).
“Dokumen ini nantinya harus benar-benar dapat dilaksanakan dilapangan, tidak hanya ditumpuk. Saya ingin dokumen dibuat sesuai kondisi dan karakteristik Jawa Timur. Jika memungkinkan dokumen ini juga dapat di gunakan di luar Provinsi Jawa Timur, ” lanjutnya.
Sementara, Ansila Bere, dari Siap Siaga, berharap agar dokumen segera diajukan ke Gubernur untuk disahkan, sehingga akan dapat menjadi rujukan saat terjadi bencana, mengingat dalam proses penyusunan dokumen dilakukan secara partisipatif melibatkan berbagai pihak pentahelix. Untuk itulah dalam pelaksanaan di lapangan terjadi sinergi antar pihak.
Begitu juga Heru, salah satu pejabat BPBD berharap agar ke depan dokumen ini dapat dipedomani oleh semua pihak dalam penanggulangan bencana. Dikatakan pula bahwa saat ini di Jawa Timur sudah terbentuk klaster logistik yang diinisiasi oleh Siap Siaga dan akan disahkan keberadaannya oleh Gubernur.
Terkait dengan RPKB, Suprapto, staf BPBD Jatim menginginkan terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) gabungan dari beberapa OPD, yang memiliki keterkaitan dengan kebencanaan. Baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga akan mudah dimobilisasi jika terjadi bencana.
Sementara dari pihak dinas pendidikan, menjelaskan akan melaksanakan assessment terlebih dulu ke sekolah-sekolah untuk melihak kesiapan sekolah melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Sekaligus melihat kemungkinan kerjasama antar pihak untuk melaksanakan program SPAB sesuai Permendikbud nomor 33 tahun 2019, termasuk melibatkan fasilitator SPAB dan relawan yang tergabung dalam Forum PRB Jawa timur.
Sedangkan Mambaus Suud, dari Siap Siaga, dalam kesempatan itu menginformasikan tentang I-Volunteer untuk mendata keberadaan relawan dengan segala kapasitasnya, terkait dengan mobilisasi dan pembagian tugas saat terjadi bencana.
“Nanti di arena jambore relawan di Kabupaten Magetan, program I-Volunteer akan diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya komunitas relawan penanggulangan bencana, sekaligus melakukan pendataan dan membuka pendaftaran secara online,” pungkasnya. [eBas]
Post a Comment