Konsultasi Publik Dokumen RPB Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2027

pintubatu January 19, 2023 0

Surabaya Jawa Timur – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan konsultasi publik akhir dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga terkait, tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Jawa Timur, Kamis (19/01.2023). Kegiatan ini merupakan kerja bareng antara BPBD Provinsi Jawa Timur dengan kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Dalam pengantarnya, dikatakan bahwa dengan adanya Dokumen RPB di lingkungan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam melakukan upaya penanggulangan bencana secara terpadu mulai dari tahap pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat bencana (tanggap darurat) hingga pasca-bencana (pemulihan). 

Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar kebijakan pembangunan yang direncanakan semakin peka terhadap isu kebencanaan.

Dokumen ini, nantinya harus didorong oleh semua pihak sekaligus dikawal agar bisa masuk dalam RPJMP dan RPJMD sehingga dapat menjadi dasar penyusunan dokumen lainnya, beserta anggarannya.

Sementara itu, Dadang Iqwandi Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa BPBD Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), mengadakan pertemuan dengan para pejabat daerah di Jawa Timur, sebagai upaya mengatasi rendahnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap risiko bencana.

“Jika memungkinkan, kami akan mendorong agar dalam acara debat calon kepala daerah, juga membahas isue kebencanaan. Sehingga nantinya isue pengurangan risiko bencana akan mewarnai program kerjanya,” ujarnya.

Sementara Wawan, dari unsur relawan, berharap agar dokumen yang disusun ini bisa dilaksanakan, khususnya terkait dengan standar operasional prosedur fase darurat bencana serta monitoring dan evaluasi.

“Jangan sampai dokumen yang telah disusun dengan dukungan anggaran yang tidak sedikit itu hanya sampai pada legislasi semata, tanpa bisa dijalankan dilapangan,” kata pria yang menjadi pengurus sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana Jawa timur.

Sayangnya dalam kegiatan ini, dinas pendidikan tidak dilibatkan. Padahal merekalah sejatinya pelaksana dari permendikbud nomor 33 tahun 2019, tentang satuan pendidikan aman bencana (SPAB) yang bisa dijadikan sarana untuk sosialisasi potensi bencana di daerah yang ada di Jawa Timur. 

Menurut Bella, salah seorang anggota tim ITS, pihak dinas pendidikan ketika diwawancarai, menganggap tidak ada kaitannya dengan kebencanaan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam rencana aksi.

“Hasil wawancara kami konfirmasikan ke BPBD, dan menjadi masukan SPAB sebagai programnya BPBD terkait sekolah tangguh,” ujarnya.

Diakhir kegiatan, tim penyusun dokumen memberi kesempatan kepada peserta memberi masukan untuk menyempurnakan dokumen sampai tanggal 25 Januari 2023. Dengan catatan masukannya tidak sampai mempengaruhi grand design.

Dikatakan pula bahwa dokumen yang dihasilkan itu sudah dilihat dan dibaca oleh banyak pihak, juga sudah melalui asistensi dan mendapat rekomendasi dari BNPB, Kemendagri dan beberapa OPD terkait, pada dasarnya mereka sudah menyetujui. [eBas]