Tingkatkan Sinergi, BPBD Provinsi Jawa Timur Gelar Rapat Koordinasi

pintubatu December 21, 2022 0

Surabaya Jawa Timur - Dalam rangka meningkatkan sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), bertempat di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya Rabu, (21/12/2022). 

Kegiatan ini merupakan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK), yang diikuti oleh seluruh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota dengan beberapa stafnya. Juga dihadiri oleh wakil dari forum pengurangan risiko bencana (Forum-PRB), sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana (SRPB), dan forum perguruan tinggi pengurangan risiko bencana (FPT-PRB) sebagai mitra dari BPBD Provinsi Jawa Timur.

Rakor dengan mengambil tema “Membangun Sinergi Memperkuat Koordinasi.” Bertujuan mensinergikan program pencegahan dan kesiapsiagaan tahun 2023, serta mengkoordinasikan permasalahan yang ada, hasil dari rapat perencanaan penanggulangan bencana untuk dijadikan perhatian bersama.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Andika, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kemendagri mempunyai program Garda Nasional Bumi dan Bencana (Garnas Buana) sebagai penyemangat bagi BPBD se-Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mendukung terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sub Urusan Bencana, di tengah keterbatasan dan tantangan yang cukup besar saat ini.

Dikatakan juga bahwa ada usulan dari Papang, salah seorang pejabat BNPB, agar Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Forum PRB tidak diberi bantuan. Namun jika usulan ini diikuti maka dampaknya akan terjadi penurunan Indek Ketahanan Desa (IKD). 

 

“Tahun depan masih ada program Destana, SPAB (Sekolah Pendidikan Aman Bencana), dan program sedekah oksigen dengan menanam pohon. Semua ini perlu disinergikan sebagai upaya meningkatkan IKD,” tuturnya.

Sementara itu Dadang Ichwandi, staf BPBD Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa ke depan harus ada standard dalam pelaksanaan SPAB. Jangan sampai sekolah diberi sosialisasi SPAB satu kali, langsung dianggap bahwa sekolah tersebut sudah tangguh bencana. Begitu juga dengan program Destana. “Untuk itu, mereka harus didampingi untuk menyusun SOP dan dokumen yang diperlukan, sehingga layak dikatakan sebagai Desa dan sekolah tangguh bencana,” ujarnya.

Dikatakan pula bahwa tahun 2023 nanti akan ada program upaya pengurangan risiko bencana, diantaranya program panen air, program susur sungai, peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan risiko bencana dan penanaman pohon.

Sementara itu, untuk mempercepat ketangguhan Desa perlu ada kolaborasi antara BPBD dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Serta pembinaan tenaga pendamping Desa agar mereka paham dan bisa menggunakan dana Desa untuk program kebencanaan.

Dalam rakor juga muncul masalah pokok penanggulangan bencana di Jawa Timur, yang harus dipecahkan bersama secara sinergis antar pihak. Diantaranya, belum optimalnya regulasi, sistem birokrasi, dan anggaran untuk penanggulangan bencana, dan belum optimalnya partisipasi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana. [eB]