Workshop Multi Pihak, Menyusun Rencana Pembinaan Dan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bencana

pintubatu June 07, 2022 0

Sidoarjo Jawa Timur - BPBD Provinsi Jawa Timur bersama Siap Siaga, menyelenggarakan kegiatan workshop Penyusunan Dokumen Strategi dan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sub Urusan Bencana, yang diikuti oleh beberapa BPBD Kabupaten/Kota terpilih, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan dari Forum PRB Jawa Timur.

Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Neo, Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dengan tujuan memetakan kebutuhan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, Sub urusan bencana Kabupaten/Kota, mengkategori kebutuhan pembinaan dan pengawasan SPM, identifikasi keterlibatan perangkat daerah sebagai anggota Tim Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM.

Terkait dengan tujuan di atas, Dadang, dari BPBD Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa sesungguhnyalah sumber daya manusia yang dimiliki BPBD perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk menjawab permasalahan kebencanaan yang semakin beragam. Belum lagi masalah adaptasi perubahan iklim dengan berbagai dampaknya.

Dalam penjelasannya, Dadang juga sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas dibidang penyusunan berbagai dokumen, seperti kajian risiko bencana, sebagai bekal dalam melakukan pendampingan. Kami pun telah mengusulkan kepada BNPB agar menyelenggarakan semacam pelatihan singkat untuk Kalaksa BPBD, Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, agar mereka paham dengan permasalahan kebencanaan.

“Ketika para eksekutif paham akan masalah bencana, pasti mereka akan memberikan anggaran operasional kebencanaan secara signifikan, termasuk dalam pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi, serta upaya pencapaian SPM,” ujarnya.

Dadang juga menambahkan bahwa pekerjaan BPBD di luar tugas dan fungsinya itu jauh lebih besar, sementara anggarannya terbatas. Akibatnya sering kesulitan pendanaan untuk menyusun aneka dokumen yang harus dipunyai. Sehingga diperlukan keterlibatan lembaga donor untuk membiayainya.

Sementara itu, Dianita, dari BPBD Kabupaten Pacitan mengatakan bahwa BPBD maupun Forum PRB diharapkan bisa mendekati petugas pendamping Desa, agar mau mengusulkan anggaran sebagian dari Dana Desa untuk kegiatan kebencanaan sebagai upaya menciptakan ketangguhan menghadapi bencana.

Terkait dengan anggaran program, Catur Sudharmanto Sekjend Forum PRB Jatim, mengatakan bahwa melibatkan dunia usaha agar mau mengucurkan dana CSR nya untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, diperlukan cara dan gaya tersendiri, sesuai kondisi masing-masing daerah (kearifan lokal setempat).

“Kita harus memberikan pemahaman kepada dunia usaha, bahwa jika terjadi bencana, mereka juga akan mengalami dampaknya. Seperti penurunan keuntungan usaha dan produksi, ”katanya.

Narasumber Didik S. Mulyono, dalam paparannya menyinggung tentang keberadaan forum PRB, bisa berkontribusi terhadap pencapaian SPM. Diantaranya, membantu menyusun standar operasi, dan menyusun berbagai dokumen yang diperlukan.

Forum juga dapat membantu mendata kader-kader pendamping Desa dari berbagai OPD, agar mudah mencari data untuk bahan penyusunan dokumen yang diperlukan terkait dengan SPM. Forum pun diharapkan bisa memfasilitasi terjadinya kerjasama dengana berbagai pihak.

Masalah lain yang bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM adalah, keterbatasan dana, serta adanya pergantian personil yang kurang sesuai dengan bidang tugasnya. Sehingga berpengaruh terhadap proses koordinasi dalam penyusunan dokumen.

Di dalam workshop yang berlangsung selama dua hari, Senin sampai Selasa (06 – 07/06/2022), juga dibahas tentang belum adanya kurikulum, dan silabus untuk mengadakan diklat. Sehingga BPBD dalam mengadakan diklat disesuaikan dengan kebutuhan.

Sementara materi ajarnya diambilkan dari buku-buku terbitan BNPB, serta bermacam materi dari berbagai pihak yang disesuaikan. Diantaranya, materi yang dimiliki Basarnas, PMI, Pramuka dan berbagai materi diklat lainnya.

Diakhir kegiatan, Mambaus Su’ud, dari Siap Siaga mengatakan bahwa hasil workshop ini akan ditindak lanjuti dengan menggelar FGD perencanaan pembinaan dan pengawasan, kemudian menyusun draft dan uji coba. Selanjutnya, diadakan perbaikan dan konsultasi, serta finalisasi dan legislasi untuk mendapatkan anggaran pembinaan dan pengawasan. [eB].