Perlunya Keterlibatan Multi Pihak Dalam GPDRR 2022 Untuk Penyusunan Kebijakan Ke Depan

pintubatu April 13, 2022 0

Surabaya Jawa Timur - Dalam rangka menyambut Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali tanggal 23-27 Mei mendatang, MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia), memprakarsai dialog dengan sesama organisasi masyarakat sipil dan pemerintah terutama terkait 1) semangat dan tujuan umum pelibatan masyarakat sipil di GPDRR; 2) kerangka besar narasi GPDRR pada tataran global, nasional dan dengan masyarakat sipil; 3) penyelarasan rancangan dan mata kegiatan pemerintah dan aspirasi para organisasi masyarakat sipil terutama dari sektor dan daerah.

Menurut panitia, kegiatannya banyak digelar dalam bentuk daring untuk menjangkau banyak pihak di berbagai daerah, demi keselamatan dan kesehatan (dan penghematan anggaran) di era pandemi covid-19. Ini dilakukan sebagai upaya menemukenali berbagai praktik baik upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh berbagai pihak beserta permasalahannya.

“Terkait dengan ini, peran masyarakat yang diharapkan bisa dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai praktik baik dan pembelajaran terkait pengurangan risiko bencana di berbagai daerah serta mendokumentasikannya sebagai lesson learning bagi para pihak,” kata moderator webinar sosialisasi GPDRR, selasa siang (12/04/2022).

Dalam webinar yang mengambil tema, Dari Risiko ke Resiliensi, gelaran GPDRR 2022 ini merupakan forum multi-pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Baik secara luring maupun daring.

Kegiatan dua tahunan itu bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, sekaligus menghimpun berbagai macam tren baru penanganan kebencanaan, termasuk juga cara-cara baru yang dilakukan oleh berbagai negara sebagai praktik yang baik untuk dijadikan dasar menyusun rencana aksi penanganan bencana untuk dua tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan semangat Sendai Framework, yang bertujuan untuk mendorong tata kelola dan pemahaman risiko yang lebih baik, investasi yang lebih besar dalam ketahanan dan peningkatan kesiapsiagaan untuk respons, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang efektif.

Sebagai upaya memperkuat kemitraan menuju ketangguhan yang berkelanjutan, kiranya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Diantaranya, meningkatkan tata kelola risiko bencana bagi semua pihak, manajemen risiko bencana yang mengedepankan kearifan lokal.

Tidak kalah pentingnya adalah pelibatkan masyarakat dalam setiap upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan pemerintah, melalui komunikasi, informasi dan edukasi secara masif. Diantaranya, menyusun dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. Ini merupakan modalitas daerah untuk mempersiapkan masyarakatnya tangguh menghadapi bencana.

Dari situlah kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana. Hal tersebut diwujudkan dalam integrasi rencana penanggulangan bencana (RPB) dengan rencana pembangunan daerah.

“Mungkin kedepan perlu juga dioptimalkan klaster kesehatan, klaster perlindungan perempuan dan anak, termasuk kelompok rentan, serta pemulihan sektor ekonomi pasca bencana,” kata Anggita, peserta dari Sukabumi, Jawa Barat, diakhir webinar. [eB]