Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Support BPBD Provinsi Jatim Tingkatkan Program Penguatan Kapasitas Kebencanaan
Hadir sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat (Kesra), tidak terkecuali, BPBD Provinsi Jatim.
Bersama sejumlah OPD, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan paparan tentang postur anggaran Perubahan APBD Jatim 2023.
Dalam rapat anggaran yang dipimpin Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafaqih dan Ir Artono ini, sejumlah anggota dewan pun menyampaikan tanggapan.
Dari sekian tanggapan yang diberikan kepada BPBD Jatim, umumnya mengapresiasi dan mensupport program kerja BPBD Jatim, utamanya dalam upaya peningkatan kapasitas kebencanaan masyarakat.
Salah satunya, Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Kodrat Sunyoto dari Fraksi Partai Golkar misalnya, yang mengapresiasi program SPAB yang menyasar para siswa sekolah.
Namun ia menyayangkan dengan penurunan jumlah sasaran tahun 2023 ini. "Tahun 2022, pelaksanaan SPAB sebanyak 20 kali. Lalu mengapa tahun 2023 hanya 10 titik? Padahal program SPAB ini penting untuk mengenalkan mitigasi bencana kepada para siswa," terangnya.
Sri Untari, anggota fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim juga mengapresiasi program pembentukan Destana yang memberikan edukasi bencana kepada masyarakat desa.
Menurutnya, program ini bisa dikembangkan untuk kalangan pondok pesantren dan santri. "Jumlah pondok yang rawan bencana kan banyak," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Zeniye, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PPP. la berharap, program penguatan kapasitas ini bisa dikembangkan untuk lingkungan pondok pesantren. (Erwin)
Post a Comment