Peningkatan Kapasitas Fasilitator, Untuk Percepatan Ketangguhan Desa Di Jawa Timur

pintubatu June 23, 2022 0

Kabupaten Malang Jawa Timur -Kegiatan bimtek hari ke dua diisi materi tentang implementasi akselerasi yang mendukung ketangguhan desa di Jawa Timur. Sunandar, sebagai fasilitator materi ini, mengajak peserta untuk mendiskusikan beberapa masalah yang dipercaya menjadi cara jitu untuk membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, yang dilakukan oleh fasilitator.

Peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas materi yang telah ditentukan. Seperrti, Pendekatan kawasan dan kolaborasi lintas sektor, apa yang bisa dilakukan fasilitator dalam arah pengembangan destana dengan pendekatan kawasan dan kolaborasi lintas sektor, Komponen pendukung kemandirian desa, peran apa yang bisa dilakukan fasilitator dalam mendorong kemandirian desa sebagai arah pengembangan destana,

Komponen pendukung/fasilitator untuk pendampingan keberlanjutan, SDM support/dukungan apa saja yang dibutuhkan fasilitator agar pendampingan yang dilakukan bisa berkelanjutan. Ada 4 pengayaan substansi materi dan pengayaan isu yang menjadi komponen pendukung arah pengembangan destana ke depan, yaitu kearifan local, gedsi, penghidupan berkelanjutan, lingkungan dan perubahan iklim, dan Komponen pendukung/data profil ketangguhan. Menurut anda, apa saja yang perlu dimasukkan dalam pelibatan kelompok terpinggirkan/terpencil, serta memberi peran kelompok perempuan, disabititas, dan trans gender di setiap siklus kebencanaan.

Masing-masing kelompok melakukan diskusi secara dinamis yang dilanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi. Diantaranya, perlunya menyusun skema peningkatan kapasitas fasilitator pasca diklat, kaderisasi fasilitator lokal, menyusun program lanjutan destana dengan menggunakan dana desa/kelurahan dan berbagai pihak yang peduli, memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana, dan koordinasi multi pihak dalam upaya mendampingi masyarakat dalam menyusun dokumen RPB yang diintegrasikan ke dalam RPJM Desa.  

Akhmad Bashid, menambahkan bahwa keberadaan mitra lokal sebagai tokoh kunci yang sangat menentukan keberhasilan program. Dengan demikian fasilitator harus pandai memilih siapa tokoh kunci yang bisa dimintai tolong untuk berjalannya program. Termasuk terintegrasinya berbagai program dalam pelaksanaan destana. Tokoh kunci pun bisa dimintai untuk mendorong terwujudnya program yang sesuai dengan regulasi yang ada, dimana pada kenyataannya regulasi di daerah itu sering berubah, termasuk adanya program yang menjadi prioritas daerah.

Dengan kata lain, peran fasilitator dalam membangun kemandirian desa, yang dikaitkan dengan penganggaran destana,  diantaranya melalui sosialisasi literasi anggaran desa. Dimana anggaran yang ada itu tidak hanya digunakan untuk mendanai kebencanaan saja tapi juga untuk program yang lain, secara terintegrasi.

Dikatakan pula oleh pemandu diskusi, bahwa upaya membangun kemandirian desa juga perlu melihat berbagai program dari lembaga yang berbeda, yang masuk ke desa bisa diintegrasikan. Bahkan BNPB juga bekerjasama dengan berbagai kementerian yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat dengan memasukkan issue kebencanaan. Sehingga berbagai data terkait dengan ketangguhan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana bisa disatukan dalam sebuah katalog digital kesiapsiagaan yang saat ini sedang dikembangkan oleh BNPB.

 “Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam pengumpulan data, akan sangat menghemat anggaran, waktu, dan keamanan serta keselamatan di era pandemi covid-19. Namun demikian, BNPB tidak bisa melakukan sendiri, perlu keterlibatan semua pihak. Namun itu tidak mudah karena masih adanya sikap ego sektoral,” Kata Zainal, anggota kelompok dua, saat mengomentari penjelasan dari Hadi Sutrisno, dari BNPB.

Sementara itu, hal penting yang merupakan issue baru, adalah masalah pelibatan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (Gedsi). Hal inilah yang perlu didiskusikan dengan lebih dalam lagi. Diantaranya adalah upaya mengintegrasi kesetaraan Gedsi dalam penyelenggaraan ketangguhan desa, menyelenggarakan berbagai peningkatan kapasitas pengelolaan risiko bencana kepada kelompok perempuan, disabilitas, trans gender, dan suku/etnis minoritas. [eB]