Surabaya Jawa Timur - Model pemberdayaan masyarakat dalam Program Desa Damai Wahid Foundation siap direplikasi di program pemberdayaan masyarakat desa Provinsi Jawa Timur, disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur Sukaryo saat audiensi Wahid Foundation (WF) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Rabu, (03/11/2021).
Tujuan audiensi untuk mengenalkan Program Desa Damai, Sekolah Damai yang selama ini sudah dikembangkan di beberapa desa/ kelurahan dan sekolah di Jawa Timur. Untuk membangun kemitraan bersama Pemprov Jatim dan mereplikasi program tersebut. Kedatangan WF juga disertai oleh Kelompok Kerja (Pokja) Desa Damai dari 3 wilayah yang selama ini sudah didampingi oleh WF dalam mengembangkan Program Desa Damai di wilayahnya.
Mujtaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation mengatakan, “WF telah mengembangkan 3 program di Jawa Timur, yaitu Progran Desa Damai, Sekolah Damai, dan progran narasi di mesia sosial untuk masyarakat Jawa Timur. Program Desa Damai yang dinisiasi oleh WF bertujuan untuk mengimplimentasikan kebijakan nasional RAN PE, RAN P3AKS di akar rumput dan juga sebagai bagian dari upaya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Apa yang kami lakukan dengan Desa Damai ini adalah untuk membangun perdamaian bagi seluruh komunitas masyarakat melalui implementasi RAN PE dan RAN P3AKS. Selain itu, kami juga ingin membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tuturnya saat memberikan sambutan.
M. Zainal Fanani Program Officer di Program Desa Damai, kepada Emil menjelaskan bahwa kerangka RAN PE dan RAN P3AKS oleh WF diwujudkan ke dalam RADES (Rencana Aksi Desa Damai). Kemudian disinergikan dengan desa /kelurahan dan juga dinas setempat. RADES tersebut menurut Fanani, merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membangun mekanisme dalam kerangka membentuk kewaspadaan dan respon dini atas berbagai potensi serta konflik baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan yang mengarah pada terorisme di tengah masyarakat.
“Di Program Desa Damai ini kami membangun mekanisme berupa Rencana Aksi Desa Damai bersama Pokja Desa Damai dengan menggunakan 4 pilar yang sesuai dengan amanat RAN PE dan RAN P3AKS, yaitu pencegahan, penanganan dan perlindungan korban, pemberdayaan, dan kemitraan. Ini semua adalah untuk mencegah potensi konflik melalui pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda, perlindungan dengan perspektif korban serta membangun kemitraan untuk keberlanjutan program,” ungkapnya.
WF telah melakukan pendampingan kepada kelompok perempuan di beberapa desa/kelurahan dampingan di Kota Batu, Sumenep, Malang dengan memberikan beberapa pelatihan keterampilan bisnis. Juga menguatkan akses pasar bagi kelompok pengusaha UMKM perempuan untuk membuat mereka mandiri dan mempunyai daya tahan dari berbagai potensi krisis dan intervensi dari luar.
Selain di Jawa Timur, WF juga mengembangkan programnya di 3 Provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta. Program yang sudah berjalan sejak 2017 itu telah mendeklarasikan 18 desa/kelurahan damai di 4 provinsi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Emil sangat mengapresiasi langkah WF untuk mengembangkan Program Desa Damai di wilayahnya. Menurutnya, Pemberdayaan semacam Program Desa Damai semacam ini perlu dikembangkan tidak hanya di 3 kota/kabupaten yang selama ini didampingi langsung oleh WF, tetapi perlu juga dikembangkan di semua wilayah di Jawa Timur.
“Program yang WF kerjakan di wilayah kami sangatlah bagus, ke depan semoga program ini bisa kami kembangkan tentunya dengan berkolaborasi dengan WF untuk memberdayakan perempuan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan,”pungkasnya. (Erwin)
Post a Comment