Proses Pembentukan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana)

pintubatu November 25, 2021 0

Surabaya Jawa Timur - “Menurut saya tidak usah mengumpulkan semua komunitas relawan, cukup beberapa saja yang mau kemudian diajak menghadap ke pejabat yang membidangi untuk dibuatkan surat keputusan berdirinya forum, beres. Kalau ada komunitas yang tidak sepakat ya ditinggal saja,” kata Dalbo, teman Mukidi yang merasa gemas mengikuti proses pembentukan forum pengurangan risiko bencana tingkat Kabupaten/Kota.

Gagasan Dalbo sangat praktis sekali. Tidak usah melibatkan banyak pihak. Tidak harus semua elemen pentahelix diajak serta saat mengawali pembentukan forum. Cukup yang mau saja. Pikiran Dalbo, yang penting Pemda setempat setuju atas terbentuknya forum sebagai mitra kritis BPBD, dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung program yang akan dimainkan.

Sementara, Mukidi yang dinasehati hanya diam saja, karena memang tidak tahu harus bersikap bagaimana. Menurut Mukidi, upaya membentuk Forum PRB itu setidaknya mengacu pada buku pedoman pembentukan Forum PRB yang telah disusun oleh mBak Ninil dan kawan-kawan.

Dalam buku panduan dikatakan bahwa, upaya membentuk forum harus diawali dengan  Inisiasi yang harus dilakukan oleh inisiator dengan melibatkan organisasi atau aktor kunci di daerah. Tahapan ini bertujuan agar inisiator dan aktor kunci, diantaranya dapat melaksanakan

(1) Identifikasi aktor kunci, pemangku kepentingan dan para pihak sebagai kapasitas dan sumber daya daerah dalam mendukung Strategi PRB dan Ketahanan Bencana, serta persepsi dan pemahaman mereka mengenai tujuan pembentukan Forum PRB daerah, dan

(2) Pengembangan komunikasi yang baik dan koordinasi yang menghasilkan kerjasama dari para aktor kunci dalam langkah awal pembentukan Forum PRB.

Identifikasi aktor kunci sedapat mungkin bisa menemu kenali representasi dari pentahelix seperti organisasi pemerintahan (baik eksekutif maupun legislatif), organisasi berbasis masyarakat/berbasis keagamaan, perguruan tinggi, lembaga usaha dan media massa (baik pemerintah maupun swasta). Selanjutnya aktor kunci ini sedapat mungkin selalu dihadirkan dalam diskusi-diskusi awal tentang pembentukan Forum PRB.

Artinya, mencari aktor kunci itu tidak mudah, sehingga salah satu cara menemukannya adalah dengan mengadakan pertemuan dengan berbagai organisasi atau aktor kunci yang ada. Tentu itu tidak mudah, perlu proses panjang dan bertahap. Kecuali jika semuanya ada tokoh yang bisa mengatur mempercepat terbentuknya forum.

Sementara Mukidi dan kawan-kawan yang nekat memerankan diri sebagai inisiator tidak punya kemampuan untuk itu, dan pihak yang mampu tidak ada yang mau repot menjadi inisiator. Sehingga yang terjadi, Mukidi menjadi sasaran empuk untuk di paido wal di clathu oleh mereka yang sok mampu dan sok tahu.

Masih dalam buku panduan hasil jerih payah mBak Ninil, dikatakan bahwa proses pembentukan forum PRB haruslah

 (1) Partisipatif; inisiasi Forum PRB melibatkan multi pemangku kepentingan dan para pihak terkait dalam inisiasi dan semua tahapan pembentukan.

(2) Inklusif; inisiasi dan pembentukan Forum PRB dilaksanakan melalui tatacara yang dapat diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dan parapihak yang terlibat serta memberikan kesempatan yang sama diantara mereka yang terlibat.

(3) Representasi; adanya perwakilan yang sah dari unsur-unsur yang mewakili organisasi pihak pemangku kepentingan dalam proses pembentukan Forum PRB.

(4) Pengembangan dan Penghargaan; Forum PRB yang dibentuk tidak harus bentukan organisasi-forum baru tetapi juga bisa kesepakatan bersama untuk pemberdayaan atau peningkatan kapasitas, dan/atau meningkatkan ruang lingkup kerja dan mandat dari forum multipihak yang telah ada; atau sebagai bentuk penghargaan atas eksistensi dan jasa dari forum multipihak yang telah ada.

(5) Koordinasi; inisiator pembentukan Forum PRB berkoordinasi dengan BPBD atau OPD yang mengurusi penanggulangan bencana di daerahnya.

(6) Kemitraan; inisiasi dan pembentukan Forum PRB dapat didukung oleh sumberdaya para pihak pemangku kepentingan baik pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan asas kesetaraan selama tidak melanggar tujuan dan sasaran Forum.

(7) Pendampingan; Platform Nasional (Planas) dapat memberikan dukungan teknis bagi pembentukan forum PRB daerah, Forum PRB Provinsi bagi pembentukan Forum PRB Kota/Kabupaten, Forum PRB Provinsi/Kota/Kabupaten dapat memberikan dukungan teknis bagi pembentukan forum PRB di wilayah terdekatnya apabila skenario penjenjangan tersebut tidak memungkinkan atau dirasakah lebih efektif.

Proses panjang inilah yang harus dilalui, namun bisa dilampaui jika inisiatornya mumpuni. Setelah tercapai kesepahaman antar inisiator dan tokoh kunci, selanjutnya disusunlah  rencana pembentukan forum dengan membuat rancangan– rancangan kesepakatan yang meliputi berbagai aspek seperti model kepemimpinan forum, pengorganisasian forum, program kerja forum, mekanisme pemilihan pengurus. Dan perangkat-perangkat pengikat komitmen anggota forum beserta, pembentukan forum yang ditandai dengan deklarasi atau pernyataan terbentuknya Forum PRB.

Kelengkapan lain yang harus ada adalah

(1) Tersusunnya rancangan statuta dan Anggaran Rumah Tangga (ART),

(2) Tersusunnya rancangan strukur kepengurusan Forum PRB.

(3) Tersusunnya rancangan program Kerja, dan

(4) Deklarasi Forum PRB dan penandatanganan Komitmen Bersama Anggota Pertama Forum PRB.

Rupanya si Dalbo, temannya Mukidi belum berkesempatan membaca buku panduan pembentukan Forum PRB. Sehingga segalanya dianggap mudah bisa di shortcut. Bisa juga karena Dalbo kurang paham terhadap peta politik dan karakter organisasi dan aktor kunci yang telah lama bermain di daerah itu.

“Monggo Kang Dalbo menjadi inisiator, biar merasakan suka dukanya membangun kesadaran akan pentingnya keberadaan Forum PRB sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya,” kata Mukidi dalam hati. Dia berharap agar bisa menjadi pembelajaran bagi siapa saja, bahwa proses itu penting sebagai upaya menghargai kearifan lokal. Salam tangguh. [eB]